Pemprov Bali Raih Opini WTP ke-13 Berturut-Turut, BPK Apresiasi Tata Kelola Keuangan yang Baik

Table of Contents

DENPASAR, SESETANPOST.COM – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Bali, DPRD Bali, serta perwakilan BPK RI. Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas penyajian laporan keuangan yang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang mampu mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip good governance.

Meski demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Temuan-temuan yang masih berulang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa capaian opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran daerah secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional," ujar Koster.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut ini semakin memperkuat posisi Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu daerah yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di masa mendatang.

Selain menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, capaian ini juga menunjukkan komitmen Bali dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.